estoria.id – Peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), berpotensi diwarnai gelombang kritik terhadap pemerintah. Sejumlah kelompok mahasiswa dan aktivis dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta dengan membawa sederet tuntutan, mulai dari penyelesaian krisis ekologis, pemberantasan korupsi, hingga penegakan hukum yang berpihak kepada rakyat.
Rencana aksi tersebut mendapat perhatian pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengaku telah menerima informasi mengenai rencana demonstrasi. Namun, ia menilai aksi yang akan berlangsung tidak tergolong sebagai gerakan massa berskala besar.
“Oh, yang saya dengar ada demo. Enggak ada besar-besaran, ada demo-demo biasa menurut saya,” ujar Dudung di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia mengatakan pemerintah telah melakukan antisipasi dan komunikasi agar demonstrasi berlangsung tertib. Dudung juga berharap aparat keamanan maupun peserta aksi mengutamakan pendekatan persuasif sehingga tidak terjadi benturan di lapangan.
“Sudah kita antisipasi dan sudah kita komunikasikan dengan baik,” katanya.
Di tengah rencana demonstrasi tersebut, Dudung mengingatkan bahwa Hari Pahlawan semestinya menjadi momentum bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam pembangunan bangsa. Ia menyinggung perjuangan Bung Tomo yang mampu mengobarkan semangat perlawanan rakyat Surabaya ketika masih berusia 23 tahun.
Menurutnya, kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui perjuangan panjang dan pengorbanan.
Namun, bagi kelompok mahasiswa dan aktivis, semangat kepahlawanan juga dapat diwujudkan melalui keberanian menyuarakan persoalan bangsa dan mengkritisi kebijakan pemerintah.
Lima Tuntutan Mahasiswa: Dari Krisis Ekologi hingga Penegakan Hukum
Salah satu kelompok yang telah mengumumkan agenda demonstrasi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia.
Melalui akun Instagram @bemptmaiofficial, mereka mengumumkan aksi bertajuk #PulihkanIndonesia yang dipusatkan di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Aksi dijadwalkan dimulai pukul 12.00 WIB dengan estimasi kehadiran sekitar 500 mahasiswa dan elemen masyarakat.
Ada lima agenda utama yang akan disuarakan dalam demonstrasi tersebut.
Pertama, mendesak pemulihan krisis ekologis, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, perlindungan masyarakat terdampak, serta pemulihan ekosistem hutan.
Kedua, mendorong pemberantasan korupsi. Ketiga, menuntut pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Keempat, mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu. Kelima, menuntut sistem hukum yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
BEM PTMA menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk kritik konstruktif terhadap berbagai persoalan nasional. Mereka juga membantah tudingan bahwa aksi tersebut ditunggangi kelompok tertentu.
Koordinator Presidensi Nasional BEM PTMA, Asrul Haruna, menegaskan gerakan mahasiswa yang mereka bangun tidak membawa agenda makar.
Menariknya, lima tuntutan tersebut tidak mencantumkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, aksi BEM PTMA memiliki fokus tuntutan yang berbeda dari desakan politik yang belakangan disuarakan sejumlah kelompok aktivis.
Aktivis 1998 Singgung Desakan Prabowo-Gibran Mundur
Sementara itu, tekanan politik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga datang dari kelompok aktivis yang tergabung dalam IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu.
Ketiga kelompok tersebut sebelumnya menerbitkan Maklumat Matraman di Jakarta pada 30 Oktober 2026. Maklumat itu dibacakan Edysa Girsang dalam Forum Diskusi 98 Menggugat.
Melalui maklumat tersebut, mereka mendesak pemerintah menjalankan agenda Reformasi 1998. Jika tuntutan tidak dipenuhi, para aktivis mengancam akan mendorong percepatan pemilu atau mendesak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran mundur dari jabatannya.
Rencana turun ke jalan pada 10 November juga disebut dalam sejumlah pemberitaan. Namun, hingga Senin sore, lokasi dan waktu pelaksanaan aksi kelompok tersebut belum diumumkan secara resmi.
Selain itu, informasi yang beredar di media sosial menyebut Front Mahasiswa Nasional (FMN) berencana bergerak dari kawasan Monas menuju Gedung DPR/MPR. Kendati demikian, belum ada pengumuman resmi dari pihak FMN yang mengonfirmasi rencana tersebut.
Jakarta Berpotensi Padat, DPR Gelar Rapat Paripurna
Rangkaian aksi yang direncanakan berlangsung di sejumlah titik Ibu Kota berpotensi berdampak terhadap aktivitas masyarakat, terutama di kawasan Jakarta Pusat dan Senayan.
Kepolisian Daerah Metro Jaya hingga Senin sore belum mengumumkan jumlah personel pengamanan maupun rekayasa lalu lintas khusus untuk mengantisipasi demonstrasi pada 10 November.
Masyarakat yang hendak melintasi kawasan Tugu Tani, Monas, Jalan Sudirman-MH Thamrin, hingga Gedung DPR/MPR diimbau memantau informasi lalu lintas melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya, @tmcpoldametro.
Potensi kepadatan juga diperkirakan terjadi di kawasan Senayan karena DPR mengagendakan rapat paripurna pembukaan masa sidang pada hari yang sama.
Di sisi lain, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Pasal 10 mengatur kewajiban pemberitahuan secara tertulis kepada Polri oleh pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan penyampaian pendapat, paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan.
