estoria.id – Langkah politik untuk menggulirkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menyatakan dukungan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), yang menjadi salah satu mekanisme konstitusional untuk memproses dugaan pelanggaran oleh presiden maupun wakil presiden.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada pimpinan DPR dalam pertemuan di ruang rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dari Fraksi Partai NasDem. Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, turut hadir dalam agenda tersebut.
Dalam penjelasannya, Saan menegaskan bahwa DPR memiliki sejumlah hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Ayat (2) UUD 1945, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai HMP diatur dalam Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
"Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3," ujar Saan saat membuka pertemuan.
Ia menjelaskan, salah satu ruang penggunaan hak tersebut adalah ketika DPR menilai terdapat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden, termasuk apabila yang bersangkutan dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.
Dukungan terhadap usulan HMP kemudian disampaikan melalui perwakilan masing-masing fraksi. Hasilnya, delapan fraksi tercatat memberikan dukungan dengan jumlah anggota yang bervariasi.
Berikut rincian anggota DPR pengusul HMP:
- Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.
- Fraksi Partai Golkar: 13 anggota.
- Fraksi Partai NasDem: 69 anggota.
- Fraksi PKB: 18 anggota.
- Fraksi PKS: 28 anggota.
- Fraksi PAN: 1 anggota.
- Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota.
- Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota.
Berdasarkan penyampaian perwakilan fraksi, Saan menyebut terdapat 120 anggota DPR yang telah menandatangani usulan tersebut.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari delapan fraksi yang ada," kata Saan.
Meski dukungan politik telah terkumpul, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya sebagai wakil presiden.
HMP merupakan instrumen konstitusional DPR untuk menyampaikan sikap resmi terhadap persoalan kenegaraan tertentu. Penggunaannya memiliki sejumlah landasan, mulai dari kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, tindak lanjut hak interpelasi maupun hak angket, hingga dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Dalam konteks dugaan pelanggaran oleh kepala negara atau wakil kepala negara, ketentuan UU MD3 mencakup dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, serta kondisi ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Apabila proses pemakzulan berlanjut, mekanismenya harus melewati tahapan konstitusional, termasuk proses di Mahkamah Konstitusi dan pengambilan keputusan di MPR sesuai ketentuan UUD 1945.
Pimpinan DPR memastikan usulan tersebut akan diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku.
"Terhadap usulan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," tegas Saan.
