estoria.id - Isu mengenai hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan investigatif yang menyebut adanya ketegangan di lingkaran Istana. Laporan tersebut bahkan memunculkan spekulasi baru soal kemungkinan pergantian Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Informasi itu pertama kali mencuat melalui laporan investigatif Tempo yang kemudian dibahas dalam podcast Bocor Alus Tempo dan ramai diperbincangkan di media sosial. Hingga kini, seluruh informasi tersebut masih berupa klaim dalam laporan investigasi dan belum memperoleh konfirmasi resmi dari Istana Kepresidenan maupun Mabes Polri.
Dalam laporan itu disebutkan Presiden Prabowo dikabarkan merasa kecewa karena tidak mendapat informasi lebih awal terkait pelaksanaan sebuah penggeledahan yang dinilai memiliki dampak politik besar. Presiden disebut mempertanyakan mengapa tindakan penegakan hukum tersebut dilakukan tanpa koordinasi kepada dirinya sebagai kepala pemerintahan.
Bahkan, berdasarkan sumber yang dikutip dalam podcast tersebut, Prabowo disebut sempat melontarkan pertanyaan bernada keras kepada jajaran terkait.
“Kalian mau sabotase pemerintahan saya?”
Ucapan itu menjadi salah satu bagian yang paling banyak menyita perhatian publik. Namun hingga berita ini ditulis, tidak ada pernyataan resmi dari Istana yang membenarkan maupun membantah isi percakapan tersebut.
Kapolri Diklaim Beri Penjelasan
Masih dalam laporan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut telah memberikan penjelasan langsung kepada Presiden mengenai alasan penggeledahan dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Disebutkan, keputusan tersebut diambil untuk menghindari potensi kebocoran informasi yang dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya proses penegakan hukum.
Laporan itu juga menyebut Kapolri dikabarkan menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang muncul. Akan tetapi, hingga saat ini Mabes Polri belum memberikan keterangan resmi mengenai informasi tersebut.
Bursa Pengganti Kapolri Muncul ke Permukaan
Di tengah kabar memanasnya hubungan Presiden dengan Polri, isu pergantian Kapolri kembali mencuat.
Tempo menyebut nama Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol. Karyoto masuk dalam bursa calon pengganti apabila Presiden memutuskan melakukan pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.
Meski demikian, laporan tersebut juga menyebut belum ada keputusan final.
Presiden dikabarkan masih mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum mengambil langkah politik tersebut.
Salah satu faktor yang disebut menjadi pertimbangan ialah kedekatan hubungan keluarga Komjen Karyoto dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Faktor itu disebut menjadi perhatian dalam menilai persepsi independensi dan loyalitas apabila terjadi pergantian Kapolri.
Namun, hingga kini tidak ada satu pun pernyataan resmi dari Presiden maupun Istana yang mengonfirmasi adanya rencana pergantian Kapolri.
Isu Penebalan Pasukan Ikut Mencuat
Laporan investigatif tersebut juga menyinggung adanya informasi mengenai penebalan pasukan yang disebut dibahas dalam sebuah rapat internal di kawasan Widya Chandra.
Informasi itu diklaim sempat memunculkan kekhawatiran di lingkungan Istana hingga menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan penambahan kekuatan personel tersebut.
Meski demikian, dalam laporan yang sama, Polri disebut membantah keras tudingan bahwa langkah tersebut berkaitan dengan upaya melemahkan atau menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo.
Polri menegaskan seluruh kegiatan pengamanan dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dan mekanisme pengamanan negara, bukan untuk kepentingan politik.
Belum Ada Konfirmasi Resmi
Sampai berita diterbitkan, Istana Kepresidenan belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai isi laporan investigatif tersebut. Mabes Polri juga belum memberikan penjelasan terkait dugaan percakapan antara Presiden dengan Kapolri maupun isu pergantian pimpinan Polri.
Dengan demikian, seluruh informasi yang beredar saat ini masih bersumber dari laporan investigasi media dan belum dapat dipastikan sebagai fakta yang telah dikonfirmasi oleh seluruh pihak terkait. Meski begitu, isu ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik karena menyangkut hubungan Presiden dengan institusi Polri yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum dan keamanan nasional.
