ESTORIA – Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, melontarkan kritik terbuka terhadap tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, intensitas lawatan yang dilakukan kepala negara saat ini sudah berada di luar kebiasaan para pemimpin dunia dan perlu dievaluasi.
Pandangan tersebut disampaikan Dino melalui akun media sosial X miliknya pada Sabtu (30/05/2026). Dalam unggahannya, ia mengaku berbicara atas dasar kepedulian sebagai pelaku hubungan internasional sekaligus mewakili kegelisahan sebagian masyarakat.
Dino menilai Prabowo menjadi salah satu pemimpin dunia yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri sejak menjabat sebagai presiden. Bahkan, ia memperkirakan sekitar satu dari enam hari masa pemerintahan Prabowo dihabiskan untuk agenda di luar negeri.
"Angka tersebut tidak lazim dan melampaui batas kewajaran," tulis Dino.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu menegaskan kritik yang disampaikannya bukanlah serangan politik. Ia justru mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangannya, mengingat Presiden Prabowo pernah menganugerahkan Bintang Mahaputera atas kontribusinya di bidang diplomasi.
Dalam pernyataannya, Dino menawarkan sejumlah masukan yang menurutnya dapat membuat diplomasi Indonesia tetap efektif tanpa harus menguras banyak waktu dan biaya negara.
Salah satu usul yang disampaikan adalah memaksimalkan teknologi komunikasi seperti panggilan video dan telepon untuk menjalin komunikasi dengan para pemimpin dunia. Menurutnya, cara tersebut kini lazim digunakan banyak kepala negara untuk menjaga hubungan bilateral tanpa harus selalu bertemu secara langsung.
Ia mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang disebut telah berkali-kali berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui sambungan telepon tanpa harus menggelar pertemuan tatap muka.
Selain itu, Dino juga mengusulkan agar setiap kehadiran Presiden dalam forum internasional dimanfaatkan untuk melakukan lebih banyak pertemuan bilateral sekaligus. Dengan begitu, satu perjalanan dapat menghasilkan manfaat diplomatik yang lebih besar.
Menurut Dino, pola tersebut lazim diterapkan banyak pemimpin dunia. Ia bahkan mengungkapkan adanya permintaan pertemuan dari Presiden Finlandia Alexander Stubb yang disebut belum terealisasi saat perhelatan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Tak hanya soal efektivitas agenda, Dino juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap kunjungan luar negeri Presiden. Ia berpendapat rencana perjalanan kenegaraan sebaiknya diumumkan kepada publik jauh hari sebelumnya agar masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat yang hendak dicapai.
Ia menyinggung kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia yang menurutnya berlangsung tanpa informasi yang memadai kepada publik.
Dino juga menyarankan agar Presiden lebih banyak menerima kunjungan pemimpin negara lain di Indonesia dibandingkan melakukan perjalanan ke luar negeri. Langkah tersebut dinilai dapat menekan biaya sekaligus tetap menjaga hubungan diplomatik.
Di sisi lain, sejumlah agenda diplomasi yang bersifat teknis juga dinilai dapat didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri. Menurutnya, praktik tersebut lazim dilakukan dalam pemerintahan sebelumnya sehingga Presiden dapat lebih fokus pada agenda strategis nasional.
Sorotan lain yang tak luput dari perhatian Dino adalah besarnya anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk setiap lawatan kenegaraan. Biaya tersebut mencakup transportasi, pengamanan, akomodasi, logistik, hingga kebutuhan rombongan delegasi.
"Setiap perjalanan ke luar negeri dapat menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah," tulisnya.
Menutup pernyataannya, Dino mengatakan masyarakat saat ini lebih menginginkan hasil nyata dari diplomasi ketimbang kemegahan seremoni dan protokoler kunjungan luar negeri.
Menurutnya, di tengah situasi ekonomi dan gejolak global yang penuh ketidakpastian, efektivitas serta manfaat langsung bagi rakyat harus menjadi ukuran utama dalam setiap langkah diplomasi pemerintah.
