Sementara itu, pembangunan batch 2 yang berlangsung pada periode 2025-2027 kini difokuskan pada pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif beserta kawasan pendukungnya. Progres proyek tersebut disebut telah mencapai sekitar 15 persen.
Dalam waktu dekat, Otorita IKN juga akan membuka tender pembangunan hunian bagi aparatur negara yang nantinya bekerja di kawasan legislatif dan yudikatif. Pemerintah menargetkan seluruh kompleks tersebut dapat diselesaikan hingga akhir 2027 agar proses pemindahan pusat pemerintahan politik ke IKN berjalan sesuai rencana.
Selain pembangunan fisik, nilai aset Otorita IKN juga terus mengalami peningkatan. Hingga akhir 2025, total aset yang tercatat mencapai Rp71,96 triliun atau naik Rp13,59 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Kekayaan bersih Otorita IKN pun meningkat menjadi Rp71,41 triliun, mencerminkan investasi negara yang telah bertransformasi menjadi aset pemerintah.
Di sektor transportasi, Basuki memastikan layanan angkutan umum di IKN pada tahap awal masih mengandalkan armada bus listrik. Pemerintah belum berencana membangun moda transportasi berbasis rel seperti LRT maupun MRT.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki tahap baru setelah jalan utama rampung 100 persen. Pemerintah kini mempercepat pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, dan hunian aparatur negara.
