Menurut dia, perhatian terhadap lingkungan tidak cukup berhenti sebagai narasi dalam dokumen perencanaan. Kebijakan tersebut harus diterjemahkan menjadi program konkret yang didukung anggaran.
Ketika Lingkungan Berhadapan dengan APBD
Hosnan juga menyoroti semakin banyaknya ketentuan pemerintah pusat yang harus menjadi acuan pemerintah daerah.
Baca Juga:Warga Pendatang di Papua Diperingatkan TPNPB-OPM, Dukung TNI-Polri Disebut Umur Anda Pendek
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, terutama ketika pemerintah daerah hendak menentukan prioritas pembangunan dan penganggaran.
“Teman-teman sadar tidak, hari ini desentralisasi dan otonomi daerah itu sudah semakin hilang? Banyak hal kembali tersentral. Apa-apa kata pusat,” katanya.
