ESTORIA - Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memantik perdebatan publik. Penunjukan Nanik sebagai Kepala BGN menuai kritik dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) periode 2025, Tiyo Ardianto, yang menilai pergantian tersebut belum menunjukkan arah perubahan yang jelas bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam sebuah diskusi yang digelar pada Jumat (05/06/2026), Tiyo mempertanyakan sejauh mana pergantian pucuk pimpinan BGN akan membawa perbaikan terhadap berbagai persoalan yang selama ini membayangi program unggulan pemerintah tersebut.
Menurutnya, masyarakat berharap hadirnya kepemimpinan baru dapat menjadi momentum evaluasi sekaligus transformasi kebijakan. Namun harapan itu, kata dia, belum terlihat dari pidato perdana Nanik setelah resmi menjabat sebagai Kepala BGN.
Tiyo menilai pidato tersebut tidak menawarkan gagasan baru yang mampu menjawab tantangan mendasar dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Ia menganggap publik belum mendapatkan gambaran mengenai langkah-langkah konkret yang akan ditempuh untuk memperbaiki berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program.
“Pergantian kepala lembaga seharusnya menjadi titik awal perubahan. Ketika Pak Dadan digantikan oleh Bu Nanik, publik tentu menunggu arah kebijakan baru yang lebih jelas. Namun dari pidato perdananya, saya tidak melihat adanya poin-poin transformasional yang disampaikan,” ujar Tiyo.
Lebih jauh, Tiyo mengaitkan kritiknya dengan proses penunjukan pejabat publik secara umum. Menurut dia, seorang pejabat negara idealnya dipilih berdasarkan dua faktor utama, yakni kompetensi dan integritas moral. Kedua aspek tersebut, kata Tiyo, merupakan fondasi penting untuk memastikan kebijakan publik dijalankan secara profesional dan berpihak kepada kepentingan masyarakat
Dalam pandangannya, proses pengisian jabatan di pemerintahan saat ini justru lebih banyak dipengaruhi faktor loyalitas politik dibandingkan kapasitas individu yang ditunjuk. Kritik tersebut ia sampaikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan yang dinilai perlu terus diawasi oleh publik.
Pernyataan Tiyo pun memicu respons dari kubu pendukung pemerintah. Juru Bicara Partai Gerindra, Astrio Feligent, menolak anggapan bahwa Kepala BGN harus memiliki latar belakang khusus di bidang gizi. Menurutnya, memimpin lembaga yang mengelola program berskala nasional tidak semata-mata membutuhkan keahlian teknis, melainkan kemampuan manajerial yang kuat.
Astrio menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam Program Makan Bergizi Gratis justru terletak pada aspek pelaksanaan di lapangan. Mulai dari pengelolaan rantai pasok bahan makanan, koordinasi antarinstansi, pengawasan distribusi, hingga memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok sasaran yang berhak.
“Yang dibutuhkan bukan harus seorang ahli gizi. Yang paling penting adalah kemampuan menjalankan program secara efektif, memastikan tata kelola berjalan baik, mengelola supply chain, serta menjamin program ini tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” kata Astrio.
Perdebatan mengenai penunjukan Kepala BGN ini pada akhirnya mencerminkan diskusi yang lebih luas tentang standar yang seharusnya digunakan dalam memilih pejabat publik. Di satu sisi, muncul tuntutan agar jabatan strategis diisi oleh figur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya.
Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa kemampuan kepemimpinan dan manajemen merupakan faktor yang tidak kalah penting, terutama dalam mengelola program nasional yang melibatkan anggaran besar dan jaringan pelaksanaan yang kompleks.
