Ia juga menepis anggapan bahwa pungutan tersebut merupakan pajak yang secara khusus ditujukan kepada perempuan atau dikenakan karena aktivitas menstruasi.
Baca Juga:Sama-sama Tersangka Korupsi Asabri, Perlakuan Berbeda untuk Don Ritto dan Febrie Adriansyah
Menurut DJP, pengenaan pajak terhadap pembalut merupakan bagian dari sistem PPN atas konsumsi barang, sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan nasional.
Meski demikian, pemerintah mengakui bahwa produk menstruasi memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan kebersihan masyarakat.
Baca Juga:Keluarga Dani Tagih Penjelasan Medis, Siasat Damai RS BHC Sumenep untuk Menutup Persoalan?
Inge menyebut, apabila muncul usulan perubahan perlakuan pajak terhadap produk pembalut, pemerintah perlu mempertimbangkannya secara menyeluruh. Kajian tersebut mencakup aspek regulasi, dampak ekonomi bagi masyarakat, hingga konsekuensi terhadap penerimaan negara.
