Ia menilai langkah BGN yang sempat mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih bersifat seremonial dan belum menunjukkan komitmen nyata dalam membangun sistem pencegahan korupsi.
"Kunjungan ke KPK itu belum cukup. Yang dibutuhkan adalah sistem pencegahan yang konkret dan berjalan," kata Agus.
Agus juga mengkritik minimnya keterbukaan BGN terhadap masyarakat. Selama 2024 hingga pertengahan 2025, MBG Watch mengaku telah lima kali mengirim surat untuk meminta informasi sekaligus mengajak berdiskusi mengenai pelaksanaan program. Namun, seluruh upaya tersebut disebut tidak pernah mendapat tanggapan.
"Kami sudah lima kali bersurat, tetapi tidak pernah ada respons. Ini menunjukkan rendahnya komitmen terhadap transparansi," ujarnya.
Tak hanya itu, BGN juga disebut belum menyerahkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi sebagaimana diharapkan dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
