Lebih jauh, Tiyo mengaitkan kritiknya dengan proses penunjukan pejabat publik secara umum. Menurut dia, seorang pejabat negara idealnya dipilih berdasarkan dua faktor utama, yakni kompetensi dan integritas moral. Kedua aspek tersebut, kata Tiyo, merupakan fondasi penting untuk memastikan kebijakan publik dijalankan secara profesional dan berpihak kepada kepentingan masyarakat
Dalam pandangannya, proses pengisian jabatan di pemerintahan saat ini justru lebih banyak dipengaruhi faktor loyalitas politik dibandingkan kapasitas individu yang ditunjuk. Kritik tersebut ia sampaikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan yang dinilai perlu terus diawasi oleh publik.
Pernyataan Tiyo pun memicu respons dari kubu pendukung pemerintah. Juru Bicara Partai Gerindra, Astrio Feligent, menolak anggapan bahwa Kepala BGN harus memiliki latar belakang khusus di bidang gizi. Menurutnya, memimpin lembaga yang mengelola program berskala nasional tidak semata-mata membutuhkan keahlian teknis, melainkan kemampuan manajerial yang kuat.
Astrio menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam Program Makan Bergizi Gratis justru terletak pada aspek pelaksanaan di lapangan. Mulai dari pengelolaan rantai pasok bahan makanan, koordinasi antarinstansi, pengawasan distribusi, hingga memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok sasaran yang berhak.
“Yang dibutuhkan bukan harus seorang ahli gizi. Yang paling penting adalah kemampuan menjalankan program secara efektif, memastikan tata kelola berjalan baik, mengelola supply chain, serta menjamin program ini tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” kata Astrio.
