Pemerintah menegaskan pergantian tersebut bukan keputusan yang diambil secara mendadak. Menurut Prasetyo Hadi, langkah itu merupakan hasil evaluasi menyeluruh yang dilakukan Presiden selama kurang lebih satu setengah tahun pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Ia mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah catatan yang menjadi perhatian serius Presiden terkait pelaksanaan program tersebut.
“Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini, dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera diperbaiki,” kata Prasetyo.
Catatan yang dimaksud mencakup berbagai aspek, mulai dari kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat.
Menurut Prasetyo, pemerintah ingin memastikan seluruh standar yang telah ditetapkan BGN dapat diterapkan secara konsisten di lapangan. Sebab, Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar proyek distribusi makanan, melainkan program strategis nasional yang menjadi salah satu wajah utama pemerintahan Prabowo.
“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan tata kelola, termasuk kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
Meski terjadi pergantian pimpinan dan proses hukum yang tengah berjalan, pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap akan berlangsung tanpa gangguan.
