Bagja mengatakan Hasyim sempat menyatakan bahwa Bawaslu diperbolehkan melakukan pengawasan. Namun, menurut Bagja, kondisi di lapangan berbeda.

 

Baca Juga:Ban Terbakar dan Mosi Tak Percaya, Massa Gugat Kinerja PN Sumenep

"Katanya diperbolehkan, tapi pada praktiknya tidak diperbolehkan," kata Bagja.

 

Tidak hanya itu, waktu yang diberikan kepada Bawaslu untuk berada di dalam ruangan pemeriksaan disebut sangat terbatas.

 

Baca Juga:Rupiah Tak Berdaya Dibawah Gempuran Dolar AS, Tembus Rp18.110 per Dolar

Bagja menyebut Bawaslu hanya diberi waktu sekitar 15 menit.

 

Persoalan tersebut akhirnya dibawa Bawaslu ke DKPP pada 2023.

 

Baca Juga:Bappeda Sumenep Wajibkan Semua OPD Terapkan Perda Pengarusutamaan Gender